pajak kendaraan bermotor dihapus? bisa saja, tetapi……..

assalamu’alaikum wr. wb..

beberapa waktu belakangan ini sempat sliwar sliwer bacaan di medsos maupun grup tentang adanya partai politik yang berencana menghapuskan pajak kendaraan.. tentu saja pro kontra terjadi.. nbsusanto sendiri jadi pengen ikut berpendapat tanpa terikat pada dunia politik.. oleh karena itu artikel ini tentu saja opini pribadi yang sebagian juga karena pernah sedikit belajar di bangku kuliah serta melihat realitas di jogja maupun ibukota..

setujukah nbsusanto dengan penghapusan pajak kendaraan bermotor? nbsusanto tidak akan menjawab ya maupun tidak.. malah lebih bermanfaat kalau nanti ada yang menyumbang pendapat maupun masukan di kolom komentar.. tentu media belajar untuk semuanya.. bukankah menulis itu untuk menambah ilmu dan ngeblog itu untuk menjadi bermanfaat? 😀 oke, sekarang nbsusanto coba telaah.. selama ini pajak kendaraan bermotor adalah income daerah yang salah satunya kembali ke pengguna jalan untuk membangun maupun maintenance jalan dan jembatan..

kenapa pajak kendaraan mau dihapus? apakah selama ini memberatkan?

sebagai contoh kasar, pajak motor matic 125 cc keluaran 2015 saat ini di kisaran 300 ribu rupiah.. kalau disebulankan maka 25 ribu rupiah saja.. sementara itu untuk mobil innova G keluaran 2016, pajaknya hampir 5 juta rupiah, sehingga sebulan 416 ribu rupiah.. apakah mahal dan memberatkan? kalau untuk mobil memang terlihat mahal, namun perlu diingat innova bukanlah mobil yang berharga murah.. kalau nggak mau bayar pajak mahal, pakai saja yang murah, tapi jangan yang bersubsidi kalau merasa mampu..

apakah pajak kendaraan bermotor selama ini adil?

yang pasti, adil tidak harus sama.. adil itu sesuai porsinya.. ilustrasi di paragraf sebelumnya bisa menjelaskan juga, kalau merasa pajaknya mahal, mungkin kendaraannya sudah di kelas menengah.. kalo orang jawa bilang, kudu “pandak”.. selain itu, ada bab adil yang lain yang terpikir oleh nbsusanto.. tidak jarang terdengar atau terlihat kendaraan bodong yang melintas di jalan raya.. kendaraan tersebut ada yang memang bodong dari sononya, ada pula yang tadinya berpajak namun selang beberapa waktu pemilik tidak lagi membayar pajak.. apa hubungannya dengan keadilan? ya jelas to, mereka nggak bayar untuk perbaikan jalan tapi bisa menggunakan fasilitasnya.. wagu ora? belum lagi kalau merembet ke sama-sama bayar pajak tapi yang satu kendaraan tiap hari dipakai yang satu seminggu sekali keluar garasi, meski ini adalah resiko..

apakah penghapusan pajak kendaraan bermotor membuat lebih baik?

melihat jumlah kendaraan bermotor pada saat ini, baik roda 2 maupun roda 4, memang sudah sangatlah banyak.. satu rumah tak jarang punya motor lebih dari 1, bahkan mobil pun juga.. ibaratnya, masih bayar pajak pun jumlahnya sangat banyak, apalagi jika pajaknya dihapus.. apakah tidak semakin membanjir? ditambah promosi dari dealer dan sales bahwa DP kurang dari 10% bisa bawa pulang kendaraan.. sekarang orang sambat kudu bayar tahunan juga masih bisa beli, apalagi tidak bayar.. hal ini tentu saja berseberangan dengan niatan untuk memasyarakatkan moda transportasi umum.. lha murah kendaraan pribadi, tinggal beli kendaraan dan beli bensin serta servis.. sudah.. daripada ribet harus ke halte atau stasiun lah.. masih bayar lagi..

maintenance maupun membangun jalan tentu saja butuh biaya bukan? lalu bagaimana bud?

saat di bangku kuliah, nbsusanto pernah mendengar pelajaran dari dosen transportasi mengenai penerapan ERP (electronic road pricing) di beberapa negara.. jadi, jalanan itu berbayar sesuai dengan jalan yang dilalui.. mau lewat ya mbayar, mau gratis ya nggak usah lewat.. jadi jika memang pajak mau dihapus, bisa saja dengan penerapan jalan arteri yang tidak gratis lagi..

kok mbayar? apa bedanya dengan jalan tol yang sudah ada sekarang apa?

memang, sebenarnya definisi jalan tol adalah jalan yang berbayar, bukanlah jalan bebas hambatan.. namun di indonesia memang untuk mengakses jalan bebas hambatan itu berbayar.. nah, untuk jalan dengan teknologi ERP yang dikelola oleh pemerintah, entah itu secara langsung maupun melalui badan usaha milik pemerintah dan bersifat nonprofit.. bagaimanapun jalan tol yang beroperasi saat ini adalah sebuah bisnis.. keuntungan adalah salah satu tujuan dari adanya jalan tol.. namun kalo untuk jalan arteri ber-ERP ini komponen biayanya adalah untuk membangun, maintenance serta operasional jalan saja.. tak ada komponen keuntungan karena untuk masyarakat..

maka, tarif ERP seharusnya lebih murah dibandingkan expressway (jalan tol pada saat ini).. jika memang ada kelebihan dari pemasukan ERP ini, maka dialokasikan untuk subsidi angkutan umum sehingga lebih murah dan masyarakat akan lebih memilih transportasi umum.. sehingga, jika pun jalan ERP ini sepi maka tidak ada kerugian yang ditanggung pemerintah maupun masyarakat.. toh kendaraan umum biasanya semakin banyak penumpang biaya yang ditanggung per penumpangnya bisa lebih murah kan?

implementasinya gimana? kudu ada gate menuju jalan arteri? ribetmen?

memang harus diakui untuk menerapkannya tidak mudah.. tidak mungkin juga setiap gang ada gatenya seperti jalan tol saat ini.. yang lebih mungkin adalah adanya sensor di jalan serta di kendaraan, sehingga misal dari sensor A ke B maka terpotong saldo, untuk B ke C terpotong saldo lagi, tanpa harus berhenti.. biayanya mahal dong? wah yo nek kui bagaimana lagi.. tapi sistem ini menurut nbsusanto lebih adil karena tak ada lagi kendaraan bodong yang bisa menikmati fasilitas tanpa membayar.. kalau mau pakai ya bayar, kalau nggak mau bayar ya jangan pakai..

sehingga dengan adanya jalan berbayar ini, masyarakat diberi pilihan mau jalan dengan sendiri dengan ketentuan tetep membayar apa yang dilewati meski tak semahal jalan tol saat ini.. atau naik transportasi umum yang memang berbayar serta terjangkau dan sudah disopiri terima jadi.. tentu saja butuh proses dan akan ada pro kontra..

jadi, memang tidak bisa berhenti di pajak kendaraan dihapus.. nbsusanto sendiri tidak tau apakah ada embel-embelnya di belakang atau tidak.. tapi kalo nbsusanto bilang mau dihapus ya silakan, tapi embel-embelnya seperti di artikel ini.. kalo cuma dihapus saja tanpa ada kelanjutan, solusi maupun antisipasi berpotensi menimbulkan masalah baru.. tentu saja perkara kemacetan adalah satu yang mencuat.. kemudian, kalo tidak ada pemasukan untuk maintenance jalan, dapatnya dari mana? apakah dengan mengandalkan  eksploitasi sumber daya alam saja ? atau ada hal lain yang perlu dibayar?

ini semua murni opini dari nbsusanto yang tentu saja masih banyak kekurangannya.. monggo kalo ada kritik, masukan maupun pendapat silakan di kolom komentar maupun email.. insyaallah nanti bisa didiskusikan lebih lanjut.. siapa tau ada pihak pemangku kebijakan yang membaca dan bisa dikembangkan kan ya? masalah politik? hambuh bodoamaaaat.. 😀

sekian dan terima kasih.. 🙂

wassalamu’alaikum wr. wb..

Advertisements

Be the first to comment

monggo tanggapannya.....